Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Zahrina Nurbaiti menyambut baik langkah Pemprov DKI Jakarta yang membuka pendaftaran petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) secara serentak di 239 kelurahan, mulai 23 hingga 26 Juni 2025.

"Ini adalah wujud transparansi,"

Rekrutmen ini menyediakan 1.023 formasi untuk mengisi posisi yang kosong.

"Ini adalah wujud transparansi dan upaya pemerataan kesempatan kerja bagi warga, khususnya yang tinggal di wilayah masing-masing," ujar Zahrina, Jumat (27/6).

Ia berharap, proses rekrutmen dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjaring tenaga kerja yang memiliki etos kerja tinggi, komitmen, dan dedikasi dalam menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan.

"PPSU adalah ujung tombak pelayanan publik di tingkat akar rumput. Mereka harus mendapat dukungan penuh, pelatihan yang memadai, dan perlindungan kerja yang layak. Semoga proses ini melahirkan petugas PPSU yang berkualitas dan dicintai masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono menambahkan bahwa rekrutmen PPSU merupakan program yang berdampak langsung dalam menekan angka pengangguran di ibu kota.

Namun, ia mengingatkan bahwa proses perekrutan harus memprioritaskan warga DKI Jakarta, terutama mereka yang berdomisili dekat dengan lokasi kerja, guna menunjang efektivitas dan kualitas kinerja petugas PPSU.

"Pemprov juga perlu memastikan kredibilitas dan kemampuan calon petugas PPSU sesuai dengan kebutuhan dan standar instansi penerima," kata Alia.

Ia juga menyarankan agar rekrutmen ini lebih memberdayakan masyarakat dari kalangan ekonomi bawah, sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta.